Earmarked Tax : Pengertian, Manfaat, dan Implementasi di Berbagai Negara

 

a. Fungsi dari Earmarking Tax :

1. Menjamin Pendanaan Program Khusus

Earmarking tax menjamin dana untuk pelayanan publik atau tujuan-tujuan tertentu seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur, atau lingkungan hidup. Dana ini tidak akan bercampur dengan dana penerimaan umum sehingga keberlanjutan program dapat lebih terjamin lagi.

 

2. Meningkatkan Akuntabilitas

Karena penggunaannya diarahkan untuk tujuan tertentu, masyarakat dapat lebih mudah menilai pemanfaatan dana pajak tersebut, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik.

 

3. Meningkatkan Dukungan Publik terhadap Pajak

Masyarakat dapat lebih bersedia rela membayar pajak jika mengetahui manfaatnya langsung yang mereka rasakan.

Contohnya ialah masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor untuk perbaikan jalan-jalan yang rusak.

 

4. Memperbaiki Efisiensi Pengeluaran

Penggunaan dana yang terfokus sesuai tujuan tertentu dapat mengurangi risiko pemborosan dana dan penyalahgunaan anggaran yang ada.

 

b. Contoh Earmarking Tax :

 

1. Di Indonesia :

* Pajak Rokok: Diatur dalam UU HKPD dan PP 35 Tahun 2023, sebesar 50% hasil pajak rokok dialokasikan untuk pelayanan kesehatan dan penegakan hukum.

* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen PKB: Minimal 10% dialokasikan untuk pembangunan jalan dan transportasi umum.

* PBJT Tenaga Listrik : Minimal 10% untuk penerangan jalan umum.

* Pajak Air Tanah : Minimal 10% untuk lingkungan hidup seperti penanaman pohon dan sumur resapan.

 

2. Luar Negeri :

* Amerika Serikat : Pajak bahan bakar digunakan khusus untuk infrastruktur transportasi.

* Thailand : Pajak rokok dan alkohol, 2% digunakan untuk promosi kesehatan melalui ThaiHealth.

* Jepang : Kenaikan tarif PPN digunakan untuk perlindungan sosial, termasuk program pendidikan anak usia dini.

 

Referensi :

(BMP) PAJA3211 Dasar-dasar Perpajakan.

Redaksi Ortax. (2025, April 17). Memahami konsep earmarked tax. Ortax.org.

Link :  https://ortax.org/memahami-konsep-earmarked-tax






Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

12 Tantangan Pendaftaran NPWP dan juga Solusi Praktisnya bagi WP Pribadi & Badan

Gambar
  Hambatan dan juga tantangan yang dihadapi oleh WP Orang Pribadi & WP Badan dalam proses pendaftaran serta solusinya : 1. Persyaratan Banyak Dokumen & Membingungkan Hambatan : Wajib Pajak (WP), khususnya WP yang baru, sering kebingungan karena banyaknya dokumen-dokumen yang harus disiapkan. Terdapat pula perbedaan persyaratan-persyaratan dokumen antara WP Orang Pribadi dan WP Badan yang kurang tersosialisasi dengan WP. Solusi : DJP perlu menyederhanakan dokumen persyaratan serta dapat menyediakan checklist yang mudah dipahami serta dapat diakses secara online maupun offline. Sosialisasi nya dapat melalui media sosial atau loket informasi.   2. Proses Pendaftaran Manual yang Lambat & Mengantre Hambatan : Pendaftaran secara manual dapat menimbulkan antrean panjang, terutama di kota-kota besar seperti di Jakarta. Verifikasi dokumen juga memakan waktu lama. Solusi : DJP perlu mendorong penggunaan sistem e-Registration serta dapat meningkatkan kapasitas loket di ...
Baca selengkapnya

PUISI : DWIRAGA WISESA

Gambar
  DWIRAGA WISESA Indonesia, tanahku… bangsaku… Jiwaku… ragaku… perjuanganku… Indonesia, tanah kaya bak surga dunia… Indonesia, aku sangat… sangat… cinta kepadamu… Wahai para pemuda dan pemudi yang muda belia… Berjuanglah… berjuanglah… Memajukan bagsa yang penuh sejarah ini… Karena bangsa yang kita perjuangkan ini… Merupakan bangsa yang besar… Bangsa yang penuh perjuangan… Serta pengorbanan… Dari beri-ribu… berjuta-juta nyawa… Angkatlah kepala kalian! Jangan menunduk! Karena para pejuang yang dahulu… Sangat… sangat… malu… Melihat kalian menuduk… Tempat, Tanggal Pembuatan : Pekanbaru, 30 Maret 2025
Baca selengkapnya

Apa Itu Surat Ketetapan Pajak (SKP) ? Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak

Gambar
  Prosedur Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh Aparat Pajak : Surat Ketetapan Pajak (SKP) merupakan surat resmi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk Wajib Pajak sebagai hasil dari pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan oleh Wajib Pajak (WP). SKP menentukan jumlah pajak yang seharusnya dibayar oleh WP, yang telah dibayar lebih, atau yang tidak ada terdapat selisih (nihil). Prosedur penerbitan SKP meliputi tahapan berikut ini : Pemeriksaan WP DJP melakukan pengawasan serta pemeriksaan terhadap SPT WP untuk mencocokkan penghitungan pajak yang terutang dengan kondisi sebenarnya. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka bentuk pengujian formal maupun materil. Penentuan Jenis SKP Yang Dikeluarkan Oleh DJP Berdasarkan hasil pemeriksaannya, DJP dapat menentukan jenis SKP yang akan diterbitkan untuk WP tersebut: SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) : Diterbitkan bila terda...
Baca selengkapnya